Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 19 Februari kemarin, dengan mengambil tempat di studio 1 XXI Plaza Senayan, diadakan rilis terbatas film Invisible Hopes. Film Invisible Hopes yang disutradarai dan diproduseri oleh Lamtiar Simorangkir ini merupakan hasil produksi komunitas film Lam Horas Film. Film dokumenter tentang anak-anak yang lahir dan besar di penjara.
Acara ini dilakukan dengan mengundang kalangan terbatas yaitu Kementerian Hukum dan Ham RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas HAM dan Ombudsman RI dengan menjalankan protocol Kesehatan Covid-19 yang sangat ketat. Acara tersebut dilakukan dalam rangka rilis terbatas film Invisible Hopes hanya kepada kalangan yang dianggap bersinggungan langsung dengan isi dalam film tersebut untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat difollow up bersama untuk perbaikan kondisi para anak-anak yang lahir dari ibu narapidana dan terpaksa hidup dalam penjara bersama dengan ibu mereka.
“Awalnya kami tidak tahu, dan ketika baru tahu bahwa ternyata banyak anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara kami sangat kaget. Buat kami itu tidak adil. Anak-anak itu harus hidup bebas dan bahagia, mendapatkan haknya sama seperti anak lainnya, sama seperti kami waktu kecil. Itu yang mendorong kami untuk membuat film Invisible Hopes, bukan dalam rangka menjelek-jelekkan siapapun. Kami sebagai filmmaker melakukan apa yang kami mampu, semoga film ini dapat dipakai untuk alat raising awareness, untuk bahan diskusi supaya ada sebuah solusi yang lebih baik bagi anak-anak dan ibu hamil dalam penjara”, demikian diungkapkan Lamtiar Simorangkir.
Film Invisible Hopes dibuat secara kolaboratif dan dengan pembiayaan kolaboratif juga. Menurut Lamtiar, project Invisible Hopes dimulai hanya dengan dua orang, ia dan seorang temannya yang berperan sebagai sinematografer. Awalnya akan dibuat hanya menjadi sebuah film pendek untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada anak yang lahir dan hidup di balik jeruji penjara, namun dalam proses pembuatannya berkembang menjadi sebuah film panjang. Untuk dapat menyelesaikan proses pasca produksi mereka mendapatkan support funding dari Kedutaan Besar Swiss dan Kedutaan Besar Norwegia.
“Film ini bisa membingkai bagaimana kondisi perempuan dan anak-anak saat ini, perempuan hanya punya tubuh tapi tidak punya kuasa. Saya berharap pimpinan dari pemerintah yang hari ini hadir bersedia mengkomunikasikan dengan pimpinan yang tertinggi kepada pak Menteri dan mendialogkan dengan kementerian lembaga terkait, setidaknya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka harus melihat film ini. Ini bagian kecil yang tadi dipotret tapi persoalan besar bangsa ini. Tahap berikutnya mesti ngajak menonton film ini aparat penegak hukum kita, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dan BNN,”ujar ibu Ninik Rahayu anggota Ombudsman RI pada saat diskusi setelah pemutaran film.
Sementara itu ibu Putu Elvina komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan apresiasinya kepada tim Lam Horas Film. “Selama penayangan betul kita menguras airmata. Lalu, kemudian kita akan mengingat apa yang terjadi betapa beratnya perjuangan seorang narapidana perempuan kemudian bayi mereka ikut berada di dalamnya. Pelbagai hak-hak narapidana perempuan termasuk anak yang mereka kandung dan lahirkan itu merupakan bagian -bagian dari hak-hak perempuan dan anak yang harus kita perjuangkan. Beberapa hak memang kalo kita lihat di film tersebut banyak hak-hak mereka yang terampas atau tidak diperoleh dengan baik. Tentu saja dalam momen ini kami memberikan rekomendasi mohon agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bisa kemudian melihat kembali upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi narapidana atau tahanan serta anak-anak yang berada di situ,” demikian ungkap beliau.
Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh bapak Thurman Hutapea (Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi) menyatakan merasa miris melihat kondisi yang ada didalam film. “Rutan dan Lapas saat ini berlomba-lomba untuk memperbaiki. Tapi ini masukan yang berharga untuk koreksi kami ke depan. Kalo kita bicara tentang pelaksanaan apa yang disampaikan oleh bu Ninik sebagai institusi yang berperan aktif melakukan pengawasan terhadap jajaran kami, kami miris sebenarnya, kenapa? Tanggungjawab untuk pembinaan narapidana yang ada itu bukan tanggungjawab kami semata. Itu seluruh komponen. Kami kan muara paling akhir di dalam proses penegakan hukum.”
Acara tersebut juga menyertakan sesi penandatanganan bersama poster film Invisible Hopes sebagai simbol bahwa semua lembaga terkait dan Lam Horas Film siap bekerjasama untuk mencari solusi terbaik bagi anak-anak dan ibu hamil di balik jeruji penjara. Film Invisible Hopes sendiri akan dirilis resmi ke publik dengan melakukan premier pada awal bulan April mendatang.
